Minggu, 14 Maret 2021

Walikota Eri Cahyadi: Warga Surabaya Harus Bergaji UMK, Per Keluarga Berpenghasilan Rp 7 Juta




Kabar Pojok Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya ingin memastikan penghasilan warganya sesuai standar. Per orang minimal berpenghasilan UMK dan apabila ditotal, per keluarga mencapai Rp 7 juta.

"Kami berharap semua warga Surabaya pendapatan minimal UMK. Kalau bisa, tidak UMK saja, tapi kami target 7 juta (per keluarga)," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (13/3/2021).

Menindaklanjuti target tersebut, Cak Eri telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk mendata penghasilan warga di Surabaya. Dinsos bisa bekerja sama dengan para camat, lurah hingga RW dan RT. Pekan depan pendataan ditargetkan selesai.



"Setelah didata, diketahui orang ini pendapatannya sekian. Ada yang belum bekerja, bapaknya atau anaknya," kata Eri.

Sehingga, Pemkot Surabaya nantinya bisa memetakan jumlah penghasilan warganya. Selanjutnya, menentukan tindaklanjutnya.

"Misalnya, ada yang berpenghasilan Rp 2,5 juta. Berarti kurang dari UMK," katanya.

Apabila masih ada yang berpenghasilan di bawah UMK Surabaya (sekitar Rp 4,3 juta), Pemkot Surabaya akan memberikan intervensi. Di antaranya dengan memperkerjakan di lingkungan Pemkot Surabaya. Memperkerjakan sebagai pegawai kontrak.

"Misalnya, dijadikan Satgas. Pendapatannya bisa di atas R p4 juta per bulan, artinya bermanfaat," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Melansir surya.co.id (13/3/2021), Cak Eri menegaskan, Pemkot Surabaya konsisten memprioritaskan warga ber-KTP Surabaya berkerja di lingkungan pemkot.

"Setelah didata, diketahui orang ini pendapatannya sekian. Ada yang belum bekerja, bapaknya atau anaknya," kata Eri.

Sehingga, Pemkot Surabaya nantinya bisa memetakan jumlah penghasilan warganya. Selanjutnya, menentukan tindaklanjutnya.

"Misalnya, ada yang berpenghasilan Rp 2,5 juta. Berarti kurang dari UMK," katanya seperti dilansir surya.co.id.

Apabila masih ada yang berpenghasilan di bawah UMK Surabaya (sekitar Rp 4,3 juta), Pemkot Surabaya akan memberikan intervensi. Di antaranya dengan memperkerjakan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Memperkerjakan sebagai pegawai kontrak.

"Misalnya, dijadikan Satgas. Pendapatannya bisa di atas R p4 juta per bulan, artinya bermanfaat," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.




Cak Eri menegaskan, Pemkot Surabaya konsisten memprioritaskan warga ber-KTP Surabaya berkerja di lingkungan pemkot.

"Kami tata, kami kembalikan ke masyarakat. Toh, pajak juga dari masyarakat, kalau tak ada masyarakat juga ada pendapatan bagi daerah," imbuh Eri.

Sedangkan bagi keluarga yang belum memiliki anak atau anaknya masih sekolah, Cak Eri menyiapkan solusi lain. Yakni dengan melatih anggota keluarga lain, misalnya si ibu dengan keterampilan kerja.

Misalnya, dengan melatih membuat baju batik. Hasilnya, bisa dibeli oleh Pemkot Suaya yang nantinya diwajibkan memakai baju batik seminggu sekali.

Pun apabila ingin berkarier di profesi lain, misalnya pertanian, pemkot siap memfasilitasi. Misalnya dengan menggunakan aset Pemkot Surabaya untuk bertani.

"Yang di bawah UMK, dikumpulkan bisa membuat kelompok (tani). Pemkot memberi benih hingga pupuk untuk dimanfaatkan," katanya.

Dengan pemberdayaan di sektor pertanian, ekonomi warga Kota Pahlawan diharapkan terangkat. Selaras dengan hal ini, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. [sur/dyh/*]
Share


Berikan Komentar Anda 

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar